Bersama Kecamatan Anggana dan Muara Jawa, Kecamatan Sangasanga Sambut BPKAD Kukar dalam Sosialisasi Penyelesaian LKPD 2025
SANGASANGA – Pada hari ini, Kamis tanggal 4 Desember 2025, Kantor Kecamatan Sangasanga menerima kunjungan kerja dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Camat Sangasanga ini merupakan agenda resmi Sosialisasi Surat Edaran Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Acara ini tidak hanya ditujukan bagi lingkup internal Sangasanga, melainkan juga melibatkan kecamatan tetangga sebagai peserta dalam zona wilayah ini. Suasana kegiatan tampak kondusif dan profesional, menandakan sinergi yang kuat antara pemerintah kecamatan dengan badan pengelola keuangan di tingkat kabupaten. Sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keseragaman pemahaman mengenai mekanisme pelaporan keuangan terbaru di penghujung tahun anggaran.
Sebagai wilayah yang ditunjuk menjadi pusat pelaksanaan kegiatan untuk zona ini, Pemerintah Kecamatan Sangasanga menghadirkan tim lengkap guna mengikuti arahan penting tersebut. Camat Sangasanga hadir secara langsung memimpin jajaran, didampingi oleh Kepala Sub Bagian (Kassubag) Program dan Keuangan serta Kassubag Umum dan Kepegawaian. Selain itu, para staf dari Sub Bagian Umum dan staf Sub Bagian Keuangan juga terlibat aktif menyimak paparan dari tim BPKAD. Selain jajaran internal Sangasanga, turut hadir pula perwakilan dari Kecamatan Anggana dan Kecamatan Muara Jawa yang duduk bersama dalam satu forum untuk berkoordinasi. Kehadiran ketiga kecamatan dalam satu lokasi ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap ketertiban administrasi keuangan di wilayah pesisir Kutai Kartanegara.
Tujuan utama dari diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk memperkuat komitmen seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat serius memastikan bahwa kualitas Laporan Keuangan tahun 2025 dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan transparan. Melalui pertemuan ini, BPKAD menekankan pentingnya disiplin administrasi dan kepatuhan terhadap jadwal penyelesaian laporan keuangan oleh seluruh pihak. Setiap catatan dan arahan yang disampaikan dalam surat edaran ini diharapkan menjadi pedoman yang jelas bagi para pejabat penatausahaan keuangan di masing-masing kecamatan. Upaya ini merupakan bentuk mitigasi dini terhadap potensi kesalahan penyajian data keuangan pada akhir tahun anggaran.
Dalam sesi teknis, materi yang disampaikan berfokus pada tugas dan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD serta Pengurus Barang dalam menyusun laporan. Tim BPKAD memberikan arahan mendetail mengenai tahapan teknis yang harus dilalui agar penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 berjalan lancar tanpa kendala berarti. Para peserta yang terdiri dari pejabat yang berwenang menyusun laporan keuangan diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya mengenai kendala yang sering dihadapi di lapangan. Interaksi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi terkait standarisasi data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses audit nantinya. Kesiapan matang dari para petugas pengelola keuangan dan aset ini menjadi kunci keberhasilan daerah dalam meraih prestasi keuangan yang prestisius.
Kegiatan ditutup dengan kesepahaman bersama bahwa akuntabilitas keuangan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan kerjasama solid antara tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Pemerintah Kecamatan Sangasanga menyampaikan apresiasinya kepada BPKAD Kutai Kartanegara atas fasilitas pendampingan yang dilakukan langsung di wilayah Sangasanga ini. Diharapkan pasca sosialisasi ini, tata kelola pelaporan keuangan dan aset di Kecamatan Sangasanga, Anggana, dan Muara Jawa akan semakin tertib dan akuntabel. Seluruh peserta berkomitmen untuk segera menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan menyiapkan seluruh data dukung secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian, target Pemerintah Kutai Kartanegara untuk mempertahankan opini WTP dapat kembali tercapai berkat dukungan penuh dari jajaran di kewilayahan.
